Pro Ecclesia et Patria !

Pernyataan Sikap Hari Anti Korupsi Sedunia

2009-12-10T00:55:00.007+07:00

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

LAWAN KORUPSI SAMPAI MATI !!!

Janji pemerintahan SBY – Boediono untuk memberantas praktek korupsi di Indonesia ternyata hingga saat ini tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. Klaim keberhasilan pengungkapan kasus korupsi yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah seakan tidak berarti karena berbagai kasus mega korupsi yang telah merampok uang rakyat dalam jumlah besar justru dalam pengusutannya berujung pada suatu kondisi ketidakpastian.

Berbelitnya penuntasan kasus Bank Century adalah salah satu bukti nyata tidak seriusnya upaya penuntasan kasus tersebut. Pengungkapan skandal bailout yang telah merampas uang rakyat demi kepentingan segelintir elite senilai 6,7 trilyun itu ternyata hanya berujung pada permainan politik dalam bentuk Pansus Angket di DPR. Sinyalemen tersebut menguat setelah komposisi keanggotaan serta kepemimpinan Pansus justru didominasi oleh partai politik pendukung SBY-Boediono saat Pemilu 2009 lalu.

Adalah sesuatu yang mustahil jika kita masih tetap mengharapkan Pansus akan bekerja efektif menuntaskan kasus Bank Century karena bisa dipastikan kepentingan pragmatis partai-partai tersebutlah yang akan menggagalkan pengusutan skandal Bank Century tersebut sampai ke akarnya. Terlebih jika menilik tidak jelasnya arah penyelidikan serta rekomendasi dan tindak lanjut atas berbagai persoalan yang pernah ditangani Panitia Angket DPR sebelumnya. Alhasil, rakyat Indonesia hanya akan kembali disuguhi dagelan politik tentang pemberantasan mega korupsi di negeri ini.

Penuntasan skandal Bank Century - yang disinyalir banyak pihak telah melibatkan beberapa pejabat - adalah salah satu bentuk nyata keseriusan pemerintahan SBY – Boediono dalam memberantas praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah momentum yang tepat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi pemerintahan SBY – Boediono agar menepati janji mereka saat kampanye Pemilu untuk menurunkan tingkat korupsi sampai ke titik terendah. Rakyat-lah pemilik sah kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dan telah menjadi hak rakyat untuk menarik mandat yang telah dipercayakan kepada SBY – Boediono jika mereka gagal mewujudkan janji-janji kampanye mereka. Janji kampanye itu-lah yang membuat rakyat mempercayai SBY – Boediono sebagai pemimpin selama 5 tahun mendatang.

Tiba saatnya bagi rakyat Indonesia untuk selalu mengawasi setiap perkembangan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara. Karena, sekali lagi, rakyat-lah pemilik sah kekuasaan tertinggi di Negara ini. Dan terkait Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kami, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Semarang menuntut tanggung jawab pemerintah dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Usut tuntas kasus Bank Century secara transparan
Berantas Mafia Peradilan
Copot dan adili pejabat Negara yang terlibat praktek korupsi
Sita harta koruptor, alokasikan untuk pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lawan Korupsi Sampai Mati! Ayo, bangun kesadaran rakyat! Wujudkan perubahan! Bersatu demi keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati!

Semarang, 9 Desember 2009

Agustinus Ariawan V. S

Koordinator lapangan

PERNYATAAN SIKAP TERKAIT KONFLIK KPK vs POLRI

2009-11-11T23:29:00.001+07:00

JARINGAN MAHASISWA KATOLIK PEDULI BANGSA

ORANG MUDA KATOLIK (OMK) KOTA SEMARANG, PMKRI, PEMUDA KATOLIK, PRMK, PKKMK

Sekretariat: Jl. Dr. Cipto 238 Semarang CP: Thian (085640767304), Willy (085727187858), Luluk (081326008857)

KORUPSI PENYEBAB KETERPURUKAN BANGSA !

BANGUN KEKUATAN RAKYAT MELAWAN SISTEM KEKUASAAN YANG KORUP !

Salam Pembebasan,

Dagelan politik tentang perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri telah membuka mata jutaan rakyat Indonesia betapa sesungguhnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Mengguritanya praktek korupsi di semua lini kehidupan masyarakat seakan tidak mendapat respon yang memadai dari pemerintah yang berkuasa saat ini. Komitmen pemberantasan korupsi serta klaim keberhasilan menguak sejumlah kasus korupsi di berbagai daerah pun kini tak lagi berarti jika kita menilik berbagai kasus mega korupsi yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini.

Diputarnya rekaman pembicaraan antara pengusaha Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak – yang melibatkan pejabat Kepolisian dan Kejaksaan Agung – dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2009 lalu seakan menyadarkan kita bahwa persekongkolan kaum pemilik modal dengan para pemegang kekuasaan masih tetap berlangsung. Diaturnya berbagai skenario dalam rekaman tersebut menunjukkan sedikitnya dua hal kepada rakyat Indonesia. Pertama, masih berkuasanya pemilik modal dalam mengatur setiap sendi kehidupan masyarakat demi kepentingan mereka. Kedua, masih bercokolnya penguasa yang pro kepada pemilik modal dalam sistem kekuasaan negeri ini. Dalam lingkup yang lebih luas, maka dapat dipastikan bahwa kepentingan rakyat miskin Indonesia tentu tidak menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan atau policy hasil dari kolaborasi antara modal dan kekuasaan tersebut.

Di sisi lain, kisruh di tubuh lembaga penegak hukum tersebut seakan menampilkan pula secara kasat mata kegagalan lembaga negara dalam mencegah serta menangani kejahatan yang extraordinary (luar biasa) ini. Selain menelanjangi wajah asli badan penegak hukum yang terhormat, rakyat Indonesia seakan dipertontonkan akan kegagalan rezim SBY dalam membangun sinergisitas antar lembaga bentukan mereka sendiri. Selain itu, mudahnya intervensi Polri terhadap institusi KPK – melalui penahanan dua pimpinannya – ternyata membuat kita harus berpikir ulang tentang superioritas komisi negara ini dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Disinilah kekuasaan pemerintahan SBY-Boediono diuji. Kemenangan saat Pemilu 2009, yang banyak menuai protes dari berbagai kalangan, seakan menemukan momentum yang tepat untuk membuktikan diri bahwa mereka-lah yang pantas membawa bangsa ini menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Dengan dukungan 64 persen kursi di DPR dan tidak adanya partai politik oposisi semestinya membuat SBY-Boediono dan partai koalisinya semakin leluasa dalam menuntaskan berbagai kasus mega korupsi yang telah menyunat uang rakyat Indonesia, seperti kasus korupsi dana BLBI hingga korupsi Bank Century yang telah diindikasikan berbagai kalangan melibatkan banyak pejabat teras negara. Pemerintahan SBY-Boediono harus mampu membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka tidak akan melakukan “tebang pilih” dalam penuntasan kasus kejahatan korupsi, karena jika terbukti gagal maka rakyat Indonesia berhak untuk menarik kembali kepercayaan yang telah diberikan kepada SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 lalu.

Korupsi adalah produk dari sistem kekuasaan yang bobrok dan tidak terkontrol. Mereka yang terlibat dalam sistem korup itulah yang harus bertanggungjawab dengan cara membersihkan diri mereka sendiri demi tegaknya kredibilitas mereka di mata rakyat. Namun jika belajar dari kasus KPK vs Polri ini, tampaknya kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga harus sadar bahwa kita pun tak bisa menyandarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik kepada penguasa semata.

Melihat realita diatas, maka kami yang bergabung dalam JARINGAN MAHASISWA KATOLIK PEDULI BANGSA menuntut :

1. Tegakkan supremasi hukum dengan memberantas mafia peradilan, menindak tegas kaum para penyuap pejabat negara, serta membersihkan lembaga penegakan hukum dari pejabat korup yang berpihak kepada pemodal karena mereka-lah yang selama ini mengebiri hak-hak rakyat melalui berbagai praktek korupsi.

2. Junjung tinggi profesionalitas para penegak hukum karena mereka-lah ujung tombak penanganan kasus kejahatan korupsi. Copot dan tindak tegas pejabat yang terbukti bersalah dan mereka yang bertanggungjawab atas kredibilitas institusi.

3. Usut tuntas setiap praktek korupsi dari pusat sampai daerah, mulai dari lingkungan istana kepresidenan, lembaga DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan karena korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

4. Tuntaskan kasus mega korupsi yang hingga kini belum terselesaikan secepatnya, termasuk didalamnya kasus Bank Century yang melibatkan banyak pejabat negara dan telah merampas triliunan uang rakyat yang tidak jelas penanganannya hingga kini.

5. Sita harta koruptor untuk menyubsidi sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan layanan publik lainnya karena sejatinya kekayaan yang dimiliki para koruptor itu bersumber dari uang rakyat yang telah dirampasnya.

Selain itu kami juga menyerukan kepada masyarakat agar:

1. Terus mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi, karena bagaimanapun juga masyarakat-lah yang menjadi korban dari setiap praktek korupsi ataupun praktek politik dari sistem kekuasaan yang korup.

2. Membangun kelompok gerakan masyarakat (baik petani, buruh, kaum miskin kota, mahasiswa, dll) untuk bersama-sama melakukan kontrol dan perlawanan terhadap praktek korupsi dan sistem kekuasaan yang korup.

Perubahan ada di tangan kita, bukan di tangan pemegang kekuasaan pro pemodal. Saatnya kita bersama-sama mengupayakan transformasi atau perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Semarang, 12 November 2009

Yohannes Thianika Budiarsa

Koordinator

PMKRI.COM

2009-05-01T08:45:00.003+07:00

INTELEKTUAL PEMBANGUN REZIM

2009-05-01T08:25:00.004+07:00

Menjelang akhir kekuasaannya Soeharto berpidato, “negeri ini tidak bisa dipimpin oleh satu golongan saja”. Sejak awal ia sadar bahwa Orde Baru tidak mungkin bertahan mengandalkan kekuatan militer belaka. Dalam 32 tahun kekuasaannya ia bersekutu dan merekrut ribuan intelektual yang turut membangun, mempertahankan dan memelihara rezim tersebut. Pihak militer sendiri menganggap kaum intelektual ini sebagai kelompok strategis yang “berpengaruh besar terhadap kesadaran masyarakat dan menguasai aspek teknis dari pembangunan”. Sebaliknya sebagian intelektual juga menyambut kehadiran “perwira intelektual” yang berperan penting menjaga stabilitas dan mendorong modernisasi, seperti yang ditulis Rosihan Anwar dalam Peranan Intellegentsia Militer dan Pendidikan dalam Proses Modernisasi.

Mayoritas menteri anggota kabinet-kabinet pembangunan sejak Soeharto berkuasa adalah orang terpelajar yang mendapat gelar dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Mereka didukung oleh staf ahli dan intelektual lain mengerjakan proyek penelitian serta lulusan perguruan tinggi lainnya. Di samping itu ada sejumlah perwira militer yang menyesaki birokrasi sipil dari pusat sampai daerah, lulusan Seskoad atau akademi militer di luar negeri.

Pertemuan intelektual dan militer yang berkuasa sejak 1965 dimulai sekitar sepuluh tahun sebelumnya. Pengaruh Belanda yang mulai melemah sejak penyerahan kedaulatan 1949 pelan-pelan diganti Amerika Serikat yang membuka berbagai program untuk mengirim tenaga pengajar ke Indonesia dan sebaliknya merekrut sarjana Indonesia melanjutkan studinya di sana. USAID, Yayasan Ford dan Rockefeller berperan penting menyediakan dana program yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengajar universitas sampai dinas intelejen. Tahun 1957 misalnya dicetuskan proyek senilai $150 juta yang melibatkan Henry Kissinger dan William Bundy dari CIA yang bertujuan “merancang ideologi bagi para intelektual di belahan dunia lain mulai dari bidang sosial, penciptaan seni sampai metodologi ilmiah”.

Di Indonesia salah satu tokoh pentingnya adalah Guy J. Parker, yang berhubungan dekat dengan perwira militer dan elite politik Jakarta. Bersama elite militer Indonesia ia merancang program pendidikan di sekolah staf komando (kemudian menjadi Seskoad) untuk melatih para perwira muda agar memilih pengetahuan cukup di bidang lain seperti ekonomi, sosial-politik dan komunikasi di samping strategi militer. Di kalangan sipil Bruce Glassburner memimpin sebuah tim dari Berkeley untuk menandingi pengaruh Belanda dan pemikiran Soekarno yang semakin dominan. Mereka merekrut sarjana dari berbagai universitas terkemuka untuk belajar di AS dan sebaliknya mengirim tenaga pengajar di bidang administrasi bisnis, perencanaan ekonomi dan statistik.

Menjelang 1965 peran mereka semakin penting. Dalam sebuah memorandum Februari tahun itu, pejabat CIA melaporkan perkembangan operasi rahasia yang antara lain bertujuan “menyiapkan pengganti pemerinta Soekarno yang anti-komunis”, melibatkan perwira militer, kalangan intelektual sampai seniman. Operasi yang sukses tentunya dan mantan dubes Marshal Green pun menilai proyek pendidikan dan operasi itu sebagai “investasi kita yang paling berharga bagi masa depan Indonesia”. Dengan bangga ia melaporkan bahwa para pengambil keputusan terpenting di bidang ekonomi adalah lulusan Harvard dan Berkeley, sementara perwira militer yang terlibat kup dan kemudian tampil memimpin adalah lulusan akademi militer AS.

Kumpulan laporan rahasia yang baru-baru ini diumumkan untuk ditarik kembali oleh pemerintah AS tentu tidak menyebutkan penyingkiran ribuan intelektual kiri pada saat bersamaan. Sebagian mereka dibunuh atau hilang tanpa bekas, sementara lainnya ditangkap atau dibuang atau tidak bisa kembali dari luar negeri. “Ini adalah periode kehilangan yang jelas merugikan perkembangan dan kemajuan ilmu”, kata filsuf Karlina Leksono-Supelli.

Disingkirkannya kekuatan kiri dan dukungan negara industri maju memberi jalan bagi tumbuhnya persekutuan intelektual-politisi-militer yang ditegaskan di hadapan publik dalam Seminar Angkatan Darat pada Agustus 1966. dalam seminar ini mereka merumuskan landasan bagi rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Orde Baru.

Memeluk Pasar Bebas

Persekutuan paling kuat terjadi di bidang ekonomi, yang melibatkan ahli ekonomi Indonesia, pemilik modal, bankir, militer dan politisi dari dalam maupun luar negeri serta lembaga keuangan internasional. Tujuan resminya adalah “memulihkan ekonomi Indonesia”, yang dalam kenyataannya berarti mengubah haluan ekonomi Indonesia memeluk kapitalisme pasar bebas. Media massa menyokongnya sebagai pilihan rasional di tengah kemerosotan ekonomi dan kesulitan hidup yang makin menjadi.

Saat Jenderal Soeharto menguasai pemerintahan sepenuhnya tahun 197 para ahli ini mulai menduduki posisi penting dalam kabinet. Di Departemen Perdagangan tampil Sumitro Djojohadikusumo (Rotterdam 1939), dan Subroto (Harvard 1964) sebagai wakilnya, sementara Bappenas dipimpin Widjojo Nitisastro (Berkeley 1961) dan Emil Salim (Berkeley 1964) sebagai wakilnya. Mohammad Sadli (MIT 1956) menjadi ketua Tim Teknis Penanaman Modal Asing sementara Barli Harlim (Berkeley 1969) duduk di Departemen Industri. Dominasi lulusan Universitas Berkeley membuat mereka kerap disebut “Mafia Berkeley”, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh jurnal Ramparts di AS.

Dalam program pemulihan ekonomi itu mereka sebenarnya lebih memainkan peran public relations guna menarik modal asing masuk. Bulan November 1967 mereka menghadiri konperesi di Jenewa yang diprakarsai oleh James Linen, pimpinan Times Inc. untuk memperkenalkan program Orde Baru di hadapan wakil-wakil perusahaan multinasional raksasa. Ahli sosiologi Selo Soemardjan yang menulis laporan khusus pertemuan itu mengatakan bahwa delegasi Indonesia berangkat tanpa persiapan dan pengalaman. Satu-satunya sasaran adalah menarik minat para investor untuk mengalirkan modalnya ke Indonesia dan menerima segala persyaratan yang ditetapkan oleh mereka.

Selama tahun-tahun pertama Orde Baru hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi sesungguhnya dibuatkan rancangannya oleh IMF, Bank Dunia, USAID atau konsultan asing membanjiri Jakarta setelah Soekarno disingkirkan. Dalam perjanjian dengan Freport McMoran yang sampai hari ini bercokol di Papua, ekonom Mohammad Sadli mengaku hanya minta ditunjukkan kolom-kolom yang harus ditandatanganinya. “Bagi kami yang penting adalah mendatangkan modal ke Indonesia,” katanya seperti dikutip Jeffrey Winters dalam Power in Motion.

Di masa selanjutnya persekutuan ahli ekonomi, kalangan bisnis dan lembaga keuangan internasional semakin kuat. Pendidikan tinggi, khususnya fakultas ekonomi di universitas terkemuka dikuasai oleh pendukung pasar bebas yang menjadikannya sekolah khusus calon birokrat, staf ahli atau manajer. Pemerintah AS membantu dengan dana dan tenaga teknis. Tidak kurang Walt. W Rostow – yang sering dikutip Jenderal Soeharto dalam pidatonya – turun tangan memberikan penilaian dan nasehat. Dalam sebuah pertemuan bulan Juli 1967 ia mengatakan, “Indonesia seharusnya membuat lembaga yang mendidik pengusaha dan manajer industri seperti Harvard Business School”.

Sejumlah “perwira intelektual” lulusan Seskoad dan akademi militer di luar negeri, secara bertahap mereka mulai mengisi jabatan-jabatan yang semula dikendalikan oleh elite sipil. Sejak 1970-an bermunculan tokoh-tokoh seperti Mayjen Umar Wirahadikusumah di Badan Pemeriksa Keuangan, Kolonel Sutjipto dan Mayjen Muskita di Departemen Perdagangan, Kolonel Sumudarsono dan Mayjen Tirtajasa di Departemen Perindustrian serta Brigjen Piet Harjono dan Brigjen Tahir di Departemen Keuangan.

Di tahun 1980-an ketika rezim Orde Baru mulai dilanda kritik gencar karena kebijakan pembangunannya menyengsarakan orang banyak, intellectual establishment ini menjadi pelindung utamanya. Krisis finansial 1997 dan tumpukan hutang warisan Orde Baru tidak mengubah orientasi kalangan ahli ini yang tetap saja menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Ilmu Rekayasa Sosial-Politik

Sejalan dengan orientasi pertumbuhan dan pasar di bidang ekonomi, para ahli ilmu sosial merancang strategi modernisasi. Masalah terbesar di Indonesia menurut mereka adalah tetap bercokolnya nilai-nilai tradisional yang menghambat modernisasi. Karena itu diperlukan program rekayasa sosial (social engineering) yang menantang nilai-nilai itu, mengintegrasikan masyarakat pedesaan khususnya dengan ekonomi pasar, dan memperbesar peran negara serta kaum elite untuk menentukan apa yang menjadi prioritas bagi orang banyak.

Politik massa mengambang yang menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan penting – termasuk yang menyangkut hidup mereka sendiri – adalah bagian dari strategi modernisasi ini. Dalam pandangan para ahli, masyarakat Indonesia umumnya masih terbelakang sehingga diperlukan elite yang dapat menentukan arah, merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan. Garis pemikiran ini sesuai dengan kepentingan militer yang megutamakan stabilitas dan kaum modal yang memerlukan kepastian bagi penanaman modalnya.

Ada bermacam peran yang dimainkan oleh kalangan ilmuwa sosial di sini. Sebagian memilih terlibat dalam operasi ketertiban yang dilancarkan militer sjak Oktober 1965. sejumlah pengajar universitas dan mahasiswa direkrut sebagai interogator tahanan politik, sementara ahli psikologi yang bekerjasama dengan Universitas Leiden membuat klasifikasi para tahanan yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Ahli komunikasi Alwi Dahlan dan Hidayat Mukmin sementara itu terlibat dalam operasi penerangan Kopkamtib akhir 1968 yang antara lain bertugas,”menyebarluaskan pengertian di kalangan masyarakat mengenai bahaya laten dari sisa-sisa G-30-S/PKI maupun golongan ekstrem dan subversif lainnya”. Di masa Alwi Dahlan menjadi ketua BP-7 yang melahirkan program indoktrinasi negara bagi segala lapisan masyarakat.

Sebagian lain membentuk kelompok studi atau think-tank seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga yang didirikan antara lain oleh Ali moertopo, Soedjono Hoemardani, Sofyan dan Jusuf Wanandi, serta Harry Tjan Silalahi ini bekerjasama erat dengan aparat Opsus yang sangat berpengaruh awal 1970-an. Tahun 1971 mereka berperan besar bagi kemenangan Golkar dalam pemilihan umum, dengan menyingkirkan kekuatan politik yang potensial menjadi penghalang. Lembaga ini juga menghasilkan kajian mengenai orientasi kebijakan pembangunan, seperti 25 Tahun Akselerasi Modernisasi dan Pembangunan yang ditulis Ali Moertopo tahun 1973. Beberapa diantaranya juga aktif dalam bisnis seperti Sofyan Wanandi dan soedjono Hoemardani yang mengurus beberapa kontrak pemerintah dengan perusahaan multinasional dari Jepang.

Di samping intelektual yang terlibat langsung dalam aksi politik dan kadang operasi intelejen ini, ada kalangan yang lebih moderat seperti Selo Soemardjan, Harsja Bachtiar, Astrid Susanto, Mattulada dan Miriam Budiardjo yang menguasai program-program studi ilmu sosial di beberapa universitas terkemuka. Dibandingkan rekan-rekannya di atas kegiatan mereka lebih “akademik”, termasuk mencari landasan ilmiah bagi konsep-konsep yang dicetuskan penguasa Orde Baru seperti “integrasi nasional” dan “manusia Pancasila”. Tapi mengikuti kerangka social engineering yang sama mereka cenderung berbicara tentang apa yang seharusnya (das solen) ketimbang menggambarkan apa yang sebenarnya ada.

Orientasi sosialis yang didapat ilmuwan dari hubungan erat dengan Tiongkok dan Uni Soviet sebelum 1965 dikikis secara sistematis dari dunia pendidikan dengan memperkenalkan karya-karya Shmuel Eisenstadt, Lucien Pye, Gabriel Almond dan Samuel Huntington yang berbicara tentang pentingnya negara dunia ketiga mengikuti jalur modernisasi kapitalis. Dengan bantuan teknis serta dana dari Yayasan Ford, Rockefeller dan USAID mereka juga mengembangkan pergaulan internasional yang melibatkan ahli-ahli seperti Cliffort Geertz, Karl Jackson dan Robert Jay.

Revolusi Hijau dan Transmigrasi

Masalah besar yang dihadapi Orde Baru untuk memacu modernisasi adalah pangan dan kepadatan penduduk. Sampai tahun 1960-an Indonesia masih menjadi salah satu importir beras terbesar. Ahli ekonomi dan ilmu sosial memahaminya sebagai akibat keterbelakngan teknologi dan laju pertambahan penduduk yang pesat. Untuk mengatasi masalah pertama pemerintah mengundang ahli pertanian dari berbagai negara dan sebaliknya mengirim tenaga dari Indonesia untuk mempelajari modernisasi sektor pertanian yang dikenal dengan sebutan “revolusi hijau”.

Salah satu lembaga terpenting adalah International Rice Research Institute (IRRI) yang dibentuk di Filipina tahun 1960 dengan dukungan Yayasan Ford dan Rockefeller. Penguasa Orde Baru mulai bekerjasama dengan lembaga ini sejak Desember 1972 untuk mengembangkan alat bioteknologi, intensifikasi pertanian, pengendalian hama dan teknik mekanisasi pertanian. Banyak dari 832 ahli Indonesia lulusan IRRI antara 1963 dan 1997 yang kemudian menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti Menteri Pertanian Wardjojo, Syarifuddin Karama dan Farid Bahar.

Sejalan dengan doktrin modernisasi, cara pertanian lama ditinggalkan (kadang dengan paksa) dan petani diharuskan menanam bibit keluaran lembaga penelitian itu yang bekerjasama dengan bisnis pertanian. Di satu pihak terjadi peningkatan produktivitas yang mencapai puncaknya pada swasembada pangan 1984, tapi di sisi lain sistem monokultur mengganggu keragaman hayati dan juga cara-cara tradisional yang ternyata lebih efektif untuk menghadapi situasi krisis. Komersialisasi pengetahuan dan teknik pertanian membuat semakin banyak petani yang tersingkir dari tanah mereka karena tidak mampu mengikuti “tuntutan pasar” yang semakin meluas.

Masalah kepadatan penduduk sementara itu diatasi dengan program keluarga berencana dan transmigrasi. Berbekal pinjaman $820 juta dari Bank Dunia, antara 1976 dan 1992 sekitar lima juta jiwa dipindahkan dari Jawa ke berbagai daerah yang menciptakan sederet masalah baru. Ahli kependudukan, antropologi dan ilmu sosial yang terlibat dalam program ini umumnya hanya terarah pada kelayakan tempat dan kerap tidak mempertimbangkan dampak dari perpindahan manusia dalam jumlah begitu besar. Masalahnya menjadi lebih rumit ketika kalangan intelektual ini harus memasukkan kepentingan militer dalam perumusan programnya. Selama 1980-an puluhan ribu orang dikirim ke “daerah-daerah kosong” di sepanjang perbatasan Kalimantan, Papua dan Timor Lorosae. Beberapa diantaranya adalah pensiunan militer yang juga menjalankan fungsi intelejen dan mendukung kegiatan militer lainnya.

Integrasi nasional yang dirumuskan ahli ilmu sosial diterjemahkan menjadi program yang sangat bermasalah. Dalam pertemuan dengan IGGI 1985, Menteri Transmigrasi Martono mengatakan “transmigrasi di Indonesia akan mengintegrasikan semua sukubangsa ke dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.” Semua perbedaan antara kelompok etnik akhirnya akan lenyap dan yang tersisa adalah satu jenis manusia saja. Tujuan itu nampak jelas di Papua dan Timor Lorosae, dimana transmigrasi terjadi bersamaan dengan penghancuran kebudayaan setempat.

Akhir dari Orde?

Persekutuan intelektual dengan rezim tidak selamanya berlangsung mulus. Cukup banyak ilmuwan yang mengajar di perguruan tinggi, menjadi pegawai negeri dan tetap mempertahankan integritasnya walau tak dapat berbuat banyak untuk mengubah keadaan. Ada juga yang semula mendukung munculnya kekuasaan militer dan ikut merawatnya selama bertahun-tahun kemudian kecewa. Sebagian berteriak lantang menentang otoritarianisme yang makin menjadi, sebagian lain tertunduk diam saat melihat pilihan di luar rezim semakin terbatas saja.

Bayangan tentang Indonesia yang modern, maju dan stabil hancur dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto. Hutang luar negeri $160 milyar lebih, perekonomian yang kecanduan modal dan pinjaman selama puluhan tahun, migrasi penduduk ke kota yang diusir oleh kemiskinan di desa asalnya, maraknya impor beras yang membuat petani produk Revolusi Hijau semakin terpuruk, dan kualitas pendidikan yang amburadul. Dalam sastra keadaannya lebih tragis lagi. Saat ini penulis Indonesia yang dikenal dunia karena karyanya bisa dihitung dengan jari. Salah satu yang terpenting – jika bukan yang terpenting – adalah Pramoedya Ananta Toer,yang menulis dalam tahanan dan karyanya terus dilarang semasa Soeharto berkuasa.

Jatuhnya Soeharto Mei 1998 tidak dengan sendirinya mengubah cara pikir dan tradisi intelektual yang dibangun selama kekuasaannya. Krisis belum berakhir dan arah perubahan masih kabur. Sebagian intelektual yang turut membangun dan memelihara rezim Orde Baru mencari pegangan baru. Di tengah ketidakpastian, banjir uang dari mereka yang turut membangun kediktatoran Orde Baru, mulai dari Bank Dunia sampai USAID, datang kembali. Mereka terkena amnesia politik, seolah lupa apa yang terjadi di masa lalu, merumuskan pikiran lamanya dalam bahasa baru, “reformasi”.

(Disalin utuh dari website Tim Media Kerja Budaya)

PENTING !

2009-03-06T01:43:00.003+07:00

MANFAAT BERORGANISASI DI PMKRI*)

Belajar mengembangkan diri dengan keterampilan organisasi
Mengasah kepedulian dan kepekaan sosial
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kemasyarakatan
Memperdalam iman dan mewujudkannya dalam perbuatan
Menambah teman serta memperluas pergaulan
Dan lain-lain...
Lan sakpanunggalane...
Etc...

*) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 1957 dan memiliki 60 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

BERSATU KITA TEGUH

2009-02-25T23:22:00.002+07:00

(Yang Tersisa dari “Posko WMD untuk Korban Banjir di Semarang” – bagian kedua)

Bencana banjir melanda Semarang. Di satu sisi kita melihat parahnya dampak yang ditimbulkan oleh curahan air yang tidak tertampung oleh saluran-saluran pembuangan air di sekitarnya sehingga mau tak mau harus meluap dan menggenangi pemukiman. Disisi lain, kita melihat pula inisiatif sporadis dari para donatur untuk membantu meringankan penderitaan para korban. Gelombang simpati beberapa pihak terhadap korban banjir Semarang tersebut – yang terwujud dalam bentuk bantuan logistik serta obat-obatan yang disumbangkan melalui posko WMD – bahkan terus mengalir hingga satu hari setelah kegiatan posko resmi ditutup tanggal 12 Februari 2009.

Dengan dukungan para mahasiswa Katolik dari beberapa kampus, posko berjalan selama kurang lebih empat hari dengan kegiatannya, mulai memetakan wilayah banjir hingga mendistribusikan bantuan. Data posko menyebutkan bahwa tak kurang 20 mahasiswa setiap harinya stand by mulai pagi hingga sore untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh para donatur, yakni menyalurkan bantuan kepada para korban.

Dari segi kuantitas, jumlah bantuan dapat dikatakan relatif besar. Posko dengan segala perangkatnya-lah yang mencoba me-manage barang-barang tersebut untuk kemudian diserahkan langsung kepada para korban banjir. Mekanisme kerja selalu diupayakan untuk diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan posko. Struktur serta perangkat kerja pun dibentuk guna mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilakukan selama empat hari tersebut.

Mekanisme rapat selalu diselenggarakan setiap awal dan akhir kegiatan. Substansi evaluasi serta rencana aksi tidak pernah luput dari agenda rapat. Semuanya hanya untuk satu tujuan. Lancarnya kegiatan posko penyaluran bantuan bagi korban banjir. Dan aktivitas posko hanya bisa disebut lancar jika bantuan yang datang telah didistribusikan kepada para korban yang benar-benar membutuhkan, dengan merujuk pada hasil pemetaan tim survey atau hasil analisa data lapangan serta melalui koordinasi semua perangkat bentukan posko, termasuk tim logistik.

Tanpa disadari, inilah satu pengorganisasian aktivitas yang terus menerus disempurnakan selama empat hari. Kerja terorganisasi itu bercampur dengan kegembiraan dan keletihan para relawan posko selama empat hari di Wisma Mahasiswa Driyarkara. Gambaran semula – yang mungkin dipikirkan beberapa orang – bahwa aktivitas posko hanya merupakan aktivitas kemanusiaan individu atau personal seketika lenyap saat melihat adanya proses mengorganisir (mengumpulkan) serta mengorganisasi (menata) aktivitas yang dilakukan tiap individu tersebut.

Semua kerja perangkat posko, mulai tim logistik yang menerima donasi, tim survey yang melakukan pemetaan lokasi bencana dan mendistribusikan bantuan, hingga beberapa orang yang senantiasa menyiapkan logistik bagi para relawan pun saling berhubungan. Koordinasi yang dijalankan di bawah koordinator masing-masing seksi tersebut senantiasa disinkronkan melalui pertemuan kolektif tiap awal dan akhir kegiatan posko pada setiap harinya.

Sekilas, memang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dari pentingnya suatu kegiatan yang terorganisir melalui satu pengorganisasian kerja bersama demi tercapainya satu tujuan bersama pula. Niat mulia tiap individu relawan – yang dimanifestasikan dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan posko – tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Membantu meringankan para korban banjir.

Proses selama empat hari di posko itulah yang kemudian menyatukan inisiatif sporadis tiap personal – baik mahasiswa ataupun relawan lainnya – dalam satu kegiatan bersama yang tertata dan terkoordinasi demi tercapainya satu tujuan bersama. Upaya “kolektivisasi” aktivitas tersebut harus dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas atau maksimalisasi kerja kemanusiaan melalui posko WMD.

Satu pelajaran berharga lain serta tantangan yang tersisa dari “Posko WMD untuk Korban Banjir di Semarang”. Tujuan yang sama seringkali tidak dengan serta merta membuat kita saling berkoordinasi untuk menata niat baik yang kita miliki, sekaligus merumuskan strategi serta taktik apa yang akan kita tempuh demi tercapainya tujuan tersebut. Sering kita cenderung memilih untuk mewujudkan niat baik kita tersebut secara minimal, karena memang kita cenderung memilih untuk mewujudkannya seorang diri.

Cara pandang “individu” masih melekat kuat dalam benak kita tatkala kita dihadapkan pada tantangan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan bersama. Kebutuhan terhadap suatu organisasi sering kita kesampingkan hanya karena didasarkan pada pertimbangan yang lebih bersifat teknis, misal ribet dengan segala ketatnya aturan serta disiplin yang dimiliki suatu organisasi. Padahal tanpa kita sadari, justru disiplin itulah yang justru membantu kita mewujudkan apa yang menjadi tujuan tiap individu yang telah tergabung dalam suatu organisasi.

Banyaknya bantuan yang mengalir melalui posko tentu tidak dapat disalurkan kepada para korban secara maksimal dalam jangka waktu empat hari jika para relawan bekerja sendiri-sendiri serta tidak terkoordinasi dan terpimpin. Contoh kecil inilah yang mematahkan anggapan bahwa organisasi itu tidak perlu. Ibarat sapu lidi, kesatuan lidi yang diikat dalam bentuk sapu tentu akan lebih efektif membersihkan kotoran jika dibanding dengan satu batang lidi di tangan.

Walaupun harus diakui pula bahwa motivasi awal seseorang untuk berorganisasi itu sangatlah beragam, namun sesuai perkembangannya, organisasi itulah yang akan mengubah orientasi awal yang dimiliki tiap anggota sehingga sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Hanya satu hal yang perlu dicatat, dalam batas-batas tertentu organisasi akan senantiasa memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Banjir telah berlalu. Posko pun telah resmi ditutup. Namun kebutuhan akan berorganisasi tetap ada, terutama saat mengingat transformasi kondisi sosial, ekonomi, serta politik dalam masyarakat – yang juga menjadi tanggung jawab kita sebagai kaum terdidik – belum sepenuhnya terwujud. Kemiskinan yang dialami sekitar 40 persen dari total rakyat Indonesia, tidak teraksesnya pendidikan dan kesehatan oleh semua lapisan masyarakat, penguasaan kekayaan dan potensi sumber daya alam oleh pihak asing dan segelintir elit dalam negeri adalah sedikit contoh realita saat ini yang kita hadapi. Kondisi riil yang tentu saja membutuhkan pemahaman kolektif akan realitas serta serangkaian kerja kolektif yang tersistematisasi melalui suatu alat perubahan yang sering kita sebut sebagai: ORGANISASI.

Kini tersisa satu pertanyaan, mampukah kita mengubah perspektif tentang organisasi, membangun kesadaran akan pentingnya berorganisasi, serta mulai membangun organisasi dengan cita-cita perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik?. (Agustinus Ariawan).

BANJIR dan IRONI KAMPANYE PEMILU

2009-02-25T23:13:00.002+07:00

(Yang Tersisa dari “Posko WMD untuk Korban Banjir di Semarang” – bagian pertama)

Bagai mengulang “tradisi” di tiap musim hujan, untuk kesekian kalinya beberapa wilayah di kota Semarang kembali tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur kota selama dua hari hampir tanpa jeda mengakibatkan air sungai meluap dan menggenangi beberapa wilayah langganan banjir, terutama di Semarang bagian bawah. Berbagai data lapangan di beberapa wilayah menyebutkan jika tinggi genangan air mencapai pinggang orang dewasa, bahkan ada yang mengklaim ketinggian air setinggi dada.

Kepedulian dari berbagai pihak terhadap para korban pun bermunculan. Pendirian berbagai posko serta penyaluran bantuan, seperti sembako dan obat-obatan, pun dilakukan. Semua demi meringankan beban mereka yang menjadi korban banjir. Banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak tanggal 7 Februari 2009 itu memang dapat dikatakan lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya jelas terlihat dari tinggi genangan serta jangka waktu genangan banjir tersebut yang lebih lama jika dibanding tahun lalu.

Dengan dukungan dari lembaga sosial, para rohaniwan rohaniwati, serta beberapa umat Katolik di Semarang, simpati kepada korban banjir di beberapa wilayah – seperti Muktiharjo Kidul, Sawah Besar, Mangkang Kulon, Dhadapsari, Tambakrejo, serta Kemijen – yang dirasakan para mahasiswa Katolik, anggota PMKRI dan Pemuda Katolik, serta beberapa pegiat mahasiswa yang sering beraktivitas di Wisma Mahasiswa Driyarkara dimanifestasikan dalam bentuk pendirian posko bersama untuk penyaluran bantuan yang dibutuhkan selama fase tanggap darurat. Tulisan ini adalah hasil refleksi pribadi atas keikutsertaan dalam kegiatan posko yang berlangsung sejak tanggal 8 – 12 Februari 2009.

Nuansa yang sedikit berbeda dapat ditemui di lokasi bencana banjir di Semarang kali ini. Hal tersebut disebabkan bertepatannya bencana dengan masa kampanye para calon anggota legislatif. “Banjir” poster, spanduk, pamflet para caleg serta bendera dari berbagai partai politik ternyata tak kalah seru jika dibandingkan dengan “banjir air” yang menggenang di bawahnya. Senyum manis para calon wakil rakyat itu nampak kontras jika dibanding senyum dan tawa getir para korban banjir yang nampak begitu mengharap bantuan dari para donatur.

“Kami hanya dapat jatah satu kilogram beras dan tiga bungkus mie instan, Mas”, kata seorang warga wilayah Muktiharjo Kidul yang ditemui di rumahnya, saat posko melakukan pendataan jumlah korban guna keperluan penyaluran bantuan. Warga tersebut juga menceritakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada tiap-tiap Kepala Keluarga (KK) di RW tempat tinggalnya.

Cerita yang lebih mencengangkan bahkan didapat dari salah satu warga lainnya. “Di daerah sini sebenarnya bermukim beberapa caleg, dari tingkat kota sampai propinsi. Kemarin saya sudah mendatangi rumahnya satu persatu. Namun anehnya, setiap saya datang dan minta bantuan, mereka selalu tidak berada di tempat”, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa rata-rata kediaman para calon anggota legislatif itu selalu tertutup rapat dan ketika didatangi, hanya ditemui oleh pembantu rumah tangganya.

Kisah yang didapat langsung dari para korban tersebut ibarat sebuah ironi jika melihat banyaknya janji dan slogan yang diumbar oleh mereka yang memasang tampang manis dan senyum ramah dalam peraga kampanye yang bertebaran di pohaon, dinding, serta tiang listrik daerah tersebut. Bagaikan pepesan kosong, janji kesejahteraan bagi masyarakat itu nampaknya sudah mulai bisa diukur dengan minimnya kiprah mereka saat masyarakat benar-benar membutuhkan kepedulian dari banyak pihak. Benarkah jika mereka terpilih nantinya, mereka akan benar-benar mewujudkan apa yang dijanjikan pada hari ini?.

Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan di negara modern memang harus disikapi secara cerdas. Partisipasi masyarakat dalam pemilu kian mengalami trend penurunan. Praktek politik yang masih mengedepankan “kemasan” daripada “isi” masih banyak terjadi. Sementara itu, peran parpol, sebagai kelompok politik, dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat hingga kini belum juga berjalan. Yang terjadi justru adalah “komodifikasi dan manipulasi” ekspektasi masyarakat terhadap perubahan itu sendiri.

Hal itu justru mendorong masyarakat kian apatis terhadap setiap penyelenggaraan pemilu, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Tak heran jika kini pilihan terhadap golput kian nyaring terdengar di tingkat masyarakat. Walau terkadang disayangkan bahwa pilihan golput tersebut seringkali tidak diimbangi dengan tawaran alternatif solusi serta hanya cenderung kekecewaan emosional individu dan tidak terorganisir.

“Memilih” adalah hak setiap warga negara, pun sama halnya dengan “tidak memilih”. Namun pertanyaannya, apakah semua ini akan berhenti pada pilihan untuk “memilih” atau “golput” dalam pemilu besok?. Benarkah ini hanya sebatas tanggung jawab moral pribadi kita atas pilihan yang kita ambil saat pemilu kelak?

Yang jelas, baik golput maupun tidak, posisi kita sebagai warga negara tidaklah berubah. Kita tidak bakal kehilangan kesempatan untuk mengkritisi setiap kebijakan penguasa terpilih hanya karena kita golput.

Akhirnya, semoga kisah korban banjir di atas tidak dialami para korban banjir dan masyarakat umum di daerah lain. (Agustinus Ariawan).

Inspirasi Kecil tentang Kecintaan Membaca

2009-02-25T23:04:00.002+07:00

Membaca sewajarnya menjadi aktivitas yang dekat dengan para mahasiswa. Kuliah menuntut kekayaan wacana dan wawasan yang mendorong saya dan teman-teman sekalian untuk semakin dekat dengan buku serta beraneka referensi penunjang lainnya. Informasi surat kabar, majalah, atau artikel dari internet merupakan sumber yang sering kita akses dan menjadi bahan bacaan untuk memperkaya khasanah pengetahuan. Namun, apakah kita benar-benar sudah mempunyai kebiasaan membaca? Jangan-jangan bahan bacaan tadi menjadi akrab bagi kita ketika terdesak untuk merampungkan tugas kuliah saja?

Kaum Muda ’Tempo Doeloe’ yang Menginspirasi

Ada banyak tokoh mahasiswa yang namanya sudah terukir oleh sejarah. Perjuangan mereka terbukti sudah menciptakan perubahan bagi negeri ini. Sebut saja Soe Hok Gie yang pada era 1966 begitu teguh pada prinsip berjuang lewat penanya. Atau Auwjong Peng Koen yang kemudian lebih dikenal PK. Ojong dengan perjuangannya menyuarakan persamaan hak bagi masyarakat Tiong Hoa. Pada 1954, PK Ojong bersama Siauw Giok Tjhan, Yap Thiam Hien, Go Gien Tjwan dan Oei Tjoe Tat tergabung dalam Baperki yang fokus memperjuangkan hak masyarakat Tiong Hoa di Indonesia.

Kita juga pasti masih ingat detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Tanggal 16 Agustus tokoh-tokoh muda kita mengambil insiatif untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Padahal satu minggu sebelum proklamasi kemerdekaan, tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat singgah ke Taiping yang terletak di Semenanjung Malaya. Di Taiping mereka mengadakan pertemuan dengan para pemimpin gerakan kebangsaan Melayu untuk membicarakan upaya persiapan kemerdekaan. Dan mereka bersepakat untuk menyatakan kemerdekaan bangsa pada tanggal 22 Agustus 1945. Namun, atas desakan teman-teman muda waktu itu, akhirnya proklamasi kemerdekaan dinyatakan lebih awal dari kesepakatan sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mereka, kaum muda serta mahasiswa pada zaman itu telah menorehkan sejarah perjuangan. Sumbangan mereka bagi negeri ini sangatlah besar. Yang terutama bagi mahasiswa masa kini adalah inspirasi dan nilai keteladanan yang mereka wariskan. Dalam kondisi yang serba menghimpit, dengan penuh semangat Soe Hok Gie, Auwjong Peng Koen, dan teman-teman era 45 berjuang membuat sebuah perubahan ke arah lebih baik.

Kaum muda ’tempo doeloe’ sangat sensitif dengan permasalahan kebangsaan. Dari hari ke hari mereka semakin menyadari bahwa modal utama untuk membebaskan Indonesia dari tangan penjajah adalah kekayaan pengetahuan. Mulailah bermunculan intelektual-intelektual muda yang begitu getol mempelajari sejarah kelam masa lalu Indonesia serta berbagai pengetahuan yang sebelumnya terpendam bagai harta karun. Mereka mulai mencintai kebiasaan membaca, berargumen baik secara lisan maupun tertulis, serta menajamkan gagasan lewat diskusi. Itu semua digerakkan oleh sebuah cita-cita luhur yakni menuju alam kemerdekaan.

Kebiasaan membaca semakin memperkaya isi kepala para intelektual muda ‘tempo doeloe’ dengan berbagai perspektif tentang perjuangan pembebasan Indonesia. Kekayaan pengetahuan dan gagasan itu pun mendorong mereka untuk berbagi dengan yang lain. Banyak terbitan surat kabar mulai berdiri. Salah satunya adalah koran Keng Po yang berdiri pada tahun 1945. Waktu itu pemimpin redaksi terbitan ini adalah Injo Beng Goat yang kemudian menjadi teman karib PK. Ojong. Keng Po sempat ditutup karena dirasa terlalu frontal menentang Jepang. Namun, pada 2 Januari 1947 hidup kembali dan semakin setia menajamkan wacana kritis masyarakat era itu dengan semangat perjuangan.

Selain terbitan koran Keng Po, lahir pula terbitan majalah mingguan Star Weekly pada 6 Januari 1946. Pada awal terbitnya, majalah ini dipimpin oleh Tan Hian Lay. Kemudian Auwjong Peng Koen semakin terlibat membesarkan majalah mingguan tersebut. Auwjong menunjukkan dedikasi yang tinggi pada majalah ini. Ia juga merupakan sosok yang sangat gemar membaca, karenanya kemudian ia dipercaya sebagai redaktur pelaksana Star Weekly.

Terkait kebiasaan membaca Auwjong, Helen Ishwara dalam Hidup Sederhana Berpikir Mulia PK. Ojong, berkisah banyak. “Buku catatan harian Auwjong penuh judul buku, tanggal, dan harga pembeliannya. Ia rajin menjelajahi toko buku, buku baru atau pun bekas. Kalau menginap di Bandung, di rumah sahabatnya semasa di HCK, Liem Boen Tik, ia bukan hanya senang nongkrong makan sate di kota sejuk ini, tetapi juga tidak lupa pergi ke pasar loak, tempat buku-buku bekas digelar.” Ojong benar-benar mencintai buku.

Belajar dari Mereka

Mahasiswa masa ini – saya dan teman-teman sekalian, agaknya perlu banyak belajar dari sosok seperti PK. Ojong, Injo Beng Goat, Soe Hok Gie, serta tokoh-tokoh muda Rengasdengklok. Mereka tampil sebagai kaum muda yang memiliki intelectual habits. Ojong dan Injo adalah pemimpin redaksi yang kaya wawasan karena mereka berdua sama-sama kutu buku. Gagasan mereka diikuti oleh banyak orang. Soe Hok Gie dan tokoh muda Rengasdengklok juga patut diteladani. Mereka memiliki keteguhan prinsip. Sangat gemar menajamkan gagasan lewat diskusi dan punya kepercayaan diri untuk berargumen.

Di zaman ini pun muncul sosok pahlawan intektual yang begitu getol menyebarkan virus gemar membaca. Dari sebuah artikel di harian KOMPAS, edisi 8 November 2008 saya menemukan kutipan seperti ini: “Saya tidak akan pernah berhenti mengajak bangsaku untuk gemar membaca agar menjadi bangsa yang cerdas supaya kelak dapat menyelesaikan persoalan bangsa.” Itulah pernyataan Parmanto, lelaki berusia 62 tahun yang berkomitmen mengajak sebanyak-banyaknya orang agar mempunyai kebiasaan membaca.

Mantan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah itu, sejak tahun 2005 mengusahakan pendirian taman bacaan umum. Ia merelakan salah satu rumahnya untuk diisi 2000 koleksi buku berupa komik, novel, buku pelajaran, dan bahan skripsi dan menamainya “Taman Bacaan Mortir Parmanto.” Mula-mula taman bacaan yang berlokasi di Jalan Meranti Timur Dalam I/346, Banyumanik, Semarang tersebut setiap hari didatangi oleh 20-30 pengunjung. Namun, kini jumlah pengunjung mulai berkurang, hanya sekitar 10 orang saja setiap harinya dan sebagian besar adalah siswa Sekolah Dasar.

Itulah sekelumit cerita dari figur seorang Parmanto yang mewakili para pecinta buku dan sadar akan arti penting membaca. Parmanto tidak menyimpan sendiri kekayaan khasanah pengetahuannya. Ia ingin berbagi dengan orang lain, mengajak sebanyak-banyaknya teman, tetangga dan para kerabat untuk mulai gemar membaca.

Semoga, mahasiswa zaman ini – saya dan teman-teman sekalian semakin menyadari arti penting membaca. Paradigma membaca buku sekedar untuk menyelesaikan tugas kuliah terkikislah sudah. Mari kita amini buku sebagai sumber kekayaan ilmu. Semakin memperdalam isi kepala kita, menambah wacana dan gagasan untuk berargumen serta memantapkan pribadi para mahasiswa sebagai calon intelektual muda masa ini. Itu semua lahir dari sebuah kesetiaan untuk mau duduk berdiam beberapa lama sembari mengunyah harta di dalam sebuah sumber bacaan – apa pun itu wujudnya.(Yohanes Thianika Budiarsa – Ketua PRMK FISIP UNDIP periode 2007/2008).

MEMBANGUN KESOLIDAN MAHASISWA KATOLIK

2009-01-06T01:37:00.003+07:00

Rasa kebersamaan diantara sesama komunitas mahasiswa Katolik tingkat kampus di kota Semarang rupanya menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Banyaknya komunitas mahasiswa di 40 kampus di Semarang serta tersebarnya lokasi kampus di wilayah kota Semarang menumbuhkan keinginan untuk terus menjaga serta meningkatkan kualitas interaksi diantara sesama mahasiswa.

Hal tersebut setidaknya dapat ditangkap dari lontaran sekitar 50 orang mahasiswa yang terlibat saresehan "Membina Ikatan Persekutuan Keluarga Kudus", yang diselenggarakan usai Misa Bulanan Komunitas Driyarkara. Keinginan untuk saling berbagi solusi atas persoalan internal tiap komunitas dan permasalahan yang secara umum terjadi di tingkat mahasiswa begitu terasa dalam acara yang diselenggarakan pada tanggal 2 Januari di Wisma Mahasiswa Driyarkara tersebut.

Selaku Pastor Moderator Mahasiswa, Romo Blasius Edy Wiyanto menyampaikan harapannya akan keterlibatan kaum muda, termasuk didalamnya adalah kelompok mahasiswa, dalam dinamika sosial yang terjadi saat ini. Persoalan internal, seperti tingkat keaktifan anggota atau kurangnya sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan, hendaknya dijadikan persoalan bersama serta diupayakan adanya pemecahan secara bersama pula.

Tahun 2009, menurut Romo Edy, merupakan saat yang tepat bagi mahasiswa Katolik untuk memulai upaya keterlibatan sosial di kalangan mahasiswa jika mengingat momentum "Tahun Kaum Muda" yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Semarang. Keterlibatan kaum muda dalam dinamika kemasyarakatan kontemporer juga merupakan salah satu perwujudan nyata iman orang Katolik dengan Yesus sebagai teladan gerakan.

Pemaknaan kolektif akan posisi dan peran mahasiswa Katolik dalam dinamika kampus, masyarakat, serta Gereja lantas menjadi hal yang mutlak guna mewujudkan suatu upaya nyata gerakan mahasiswa Katolik. Kohesivitas antar kelompok mahasiswa Katolik mutlak diperlukan untuk mewujudkan satu langgam gerak bersama para mahasiswa yang hanya akan berakhir saat kemanusiaan, keadilan sosial, dan persaudaraan sejati telah terwujud dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Tidak mudah memang. Namun dengan bijak Romo Mangun menyampaikan pesan berharga bahwa, "Tidak mudah itu berbeda dengan mustahil". Dan satu hal yang pasti bahwa upaya ini tidaklah menarik minat banyak orang. Lebih banyak orang yang memilih anut grubyug, ikut arus, daripada pusing memikirkan apa yang terbaik bagi masyarakat luas. Namun Romo Mangun telah menyampaikan kalimat bijak lainnya bahwa suatu perubahan pasti selalu dimulai dengan segelintir orang. Tugas kita sekarang adalah senantiasa menjaga semangat perubahan itu tetap hidup serta meluaskan kepada sebanyak mungkin orang.

Tugas berat memperjuangkan perubahan itu hanya bisa dimulai dengan rasa kebersamaan antara sesama kelompok mahasiswa dan solidaritas kelompok mahasiswa dengan kelompok masyarakat lainnya. Berat, namun bukan berarti mustahil!.(Agustinus Ariawan)

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU

2009-01-06T01:13:00.003+07:00

Proficiat kepada Irene Koernia Arifajar dan Agung Sunantio yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2008.
Doa dan dukungan seluruh anggota PMKRI Cabang Semarang Sanctus Gregorius senantiasa menyertai Anda berdua.

MERRY CHRISTMAS TO ALL of YOU

2008-12-27T17:14:00.002+07:00

BAGAI BERSERU DI PADANG GURUN

2008-12-25T19:19:00.001+07:00

Rabu 17 Desember 2008. Sejak siang hujan deras mengguyur kota Semarang hingga pukul 18.30. Namun cuaca yang kurang bersahabat tersebut ternyata tidak menghalangi umat, romo, dan suster paroki St. Familia Atmodirono untuk hadir dalam saresehan ASG (Ajaran Sosial Gereja). Nampaknya keinginan dan minat umat Katolik untuk berkumpul serta berdiskusi guna membahas fenomena serta gerakan sosial dari perspektif gereja Katolik begitu kuat sehingga kegiatan yang berlangsung di Panti Mandala tersebut dihadiri oleh tak kurang dari 50 orang.

Semula yang akan menjadi pembicara pada saresehan tersebut adalah Romo PK4AS (Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang), Romo Sugihartanto Pr, dan Andreas Pandiangan, M.Si, Dosen Unika Soegijopranoto yang juga anggota KPU Jawa Tengah. Tetapi karena Pak Andreas berhalangan, maka dr. Gregorius Sudargo dari FMKI (Forum Masyarakat Katolik Indonesia) Jawa Tengah kemudian menggantikan posisi beliau sebagai pembicara.

Saresehan dibuka dengan paparan dari Romo Sugi. Seraya mengungkapkan pertemuannya dengan salah satu aktivis Islam, Gus Nuril, di Watugong beberapa waktu sebelumnya. Gus Nuril berpesan kepada Romo supaya umat Katolik lebih banyak terlibat dalam persoalan kemasyarakatan sehingga “terlihat api dan cahayanya”. “Orang katolik itu sebenarnya mutiara, tetapi kok hanya dipendem (disembunyikan). Padahal kalau mutiara itu keluar maka akan memberi warna yang baik”, ungkap Romo. Menurutnya, hanya di Katolik-lah pimpinan tertinggi agama, yaitu Paus, mengeluarkan seruan-seruan sosial dalam bentuk dokumen. Sedangkan di agama lain hal yang sama tidak ditemui. Romo juga mengungkapkan bahwa ia semakin tergelitik setelah mengetahui bahwa di pondok pesantren yang dipimpin Gus Nuril mempunyai koleksi dokumen ASG yang sangat lengkap, bahkan Gus Nuril juga mengajarkan ASG kepada para santrinya.

Dan saat Romo menanyakan apakah ada diantara peserta yang mempunyai dokumen-dokumen ASG, ternyata tidak ada seorangpun yang mengacungkan jari. Hal yang sungguh ironis jika mengingat bahwa pihak yang mengeluarkan ASG justru tidak dipelajari oleh umatnya sendiri. “Mengajarkan ASG seperti Santo Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun tanpa ada yang mendengarkan”, ujar Romo saat menanggapi realitas yang dialami Gereja Katolik.

Ia juga menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hambatan ketika Gereja Katolik, termasuk Keuskupan Agung Semarang, ingin meluncurkan ASG supaya diperdalam umatnya. Pertama, realita bahwa Gereja masih lebih menitikberatkan sisi ibadah atau ritual dibanding gerakan. Kedua, orang Katolik yang hidup berkecukupan tidak memiliki kepedulian terhadap mereka yang menderita. Sedang ketiga, adanya ketakutan bahwa posisi Katolik adalah minoritas.

Sedang dr. Greg selaku pembicara kedua membahas ASG dalam praktek. Menurutnya, ASG sebenarnya tidak memberikan solusi teknis bagi setiap permasalahan sosial yang ada. Peran ASG lebih sebagai “bintang penuntun” yang dapat kita gunakan dalam menyikapi persoalan sosial. Sedangkan politik praktis adalah strategi yang dapat dipakai guna menyampaikan aspirasi terkait persoalan sosial tersebut.

Artinya, tambah dr. Greg, dibutuhkan pendidikan politik yang cerdas bagi umat Katolik. Melalui “demokrasi yang baik”-lah nilai – nilai ASG bisa diangkat. Dan berbicara tentang demokrasi, ia memberikan penjelasan bahwa terdapat dua macam demokrasi, yakni demokrasi prosedural dan demokrasi deliberatif.

Demokrasi prosedural dapat kita amati pada saat pemilu, dimana proses tersebut melalui mekanisme voting. Sedang demokrasi deliberatif, dalam praktek, lebih menitikberatkan pada diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Di Amerika Serikat pada awal berdirinya negara, demokrasi deliberatif lebih ditekankan. Baru setelah demokrasi ini berjalan maksimal maka dibuatlah sistem demokrasi prosedural yang matang. Di Indonesia, jelas dr. Greg, ada kesalahan dimana semua pengambilan keputusan sampai pada taraf yang terkecil justru lebih menitikberatkan pada voting semata tanpa mendalami permasalahan terlebih dahulu.

Praktek ASG memang masih menjadi persoalan tersendiri. Romo Suryo, MSF selaku pastor paroki dalam sambutan penutupnya juga menyampaikan kegelisahan serupa. “Kita sering mendalami ASG, tetapi tidak melaksanakannya”, katanya. Ia juga menyampaikan pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan anggota legislatif dan caleg Katolik ketika RUU perburuhan yang merugikan buruh ditetapkan?. “Tidak ada suaranya”, tegas Romo Suryo. (Lukas Wahyu Wardiatmoko).

PELANTIKAN DPC PMKRI CAB SALATIGA

2008-12-17T10:28:00.003+07:00

Keterlibatan mahasiswa Katolik dalam persoalan sosial masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dimaknai sebagai perwujudan iman Kristiani dalam kehidupan nyata. Demikian disampaikan Tri Adi Sumbogo, Ketua Presidium PP PMKRI St. Thomas Aquinas periode 2008/2010, saat melantik DPC PMKRI Cabang Salatiga St. Markus periode 2008/2009 tanggal 6 Desember 2008 lalu di SD Kanisius Cungkup, Salatiga.

Menurut Adi, PMKRI sebagai organisasi yang berbasis mahasiswa harus mampu mengubah dirinya menjadi organisasi gerakan mahasiswa dengan tetap berpegang teguh visi misi PMKRI. Tantangan dan hambatan yang ada harus dihadapi dan dipecahkan bersama baik di tingkat cabang, regio, atau nasional.

Sementara itu Ketua Presidium PMKRI Cabang Salatiga St. Markus periode 2008/2009, Anna Marie Happy Handayani, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa Katolik, terutama di bidang akademik, tidak serta merta dijadikan alasan untuk tidak mengupayakan gerakan yang berpihak kepada kaum miskin dalam tubuh organisasi PMKRI. Ia juga meminta kerjasama yang baik diantara para pengurus guna menjalankan kerja organisasi serta membangun kembali PMKRI Cabang Salatiga setelah sempat meredup dinamikanya dalam satu tahun terakhir.

Dalam pelantikan tersebut, hadir pula para anggota PMKRI dari cabang Salatiga dan Semarang, para anggota penyatu PMKRI Cabang Salatiga, serta para tamu undangan. (Aa’).

Berikut DPC PMKRI Cabang Salatiga St. Markus periode 2008/2009:

Ketua Presidium : Anna Marie Happy Handayani
Sekretaris Jenderal : Antonius Danny Kurniawan
P. Pengembangan Organisasi : Kristian Andy Wibisono
P. Pendidikan : Peter
P. Gerakan Kemasyarakatan : Rena Danang Jaya
Bendahara : Megawati Oegijono, SE
Biro Studi dan Skill : Matta Prasetya
Biro Gerakan Kemasyarakatan: Lukman, SE

MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN PERAN INTELEKTUAL MUDA DALAM DINAMIKA SOSIAL KEMASYARAKATAN

2008-12-04T10:49:00.008+07:00

“Pada dasarnya, semua orang punya potensi menjadi intelektual, sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial”
(Antonio Gramsci)

Sejarah menunjukkan, bahwa setiap peristiwa-peristiwa besar di dunia seperti revolusi, restorasi dan reformasi, kenyataannya telah aktor-aktor penting didalamnya. Adalah Sukarno, sewaktu muda (mahasiswa) sudah mulai aktif terlibat secara langsung dalam pergerakan nasional. Indonesia merdeka! Itulah cita-cita seluruh anak negeri selama mengalami kepahitan ratusan tahun dibawah cengkeraman penguasa Kolonial. Bagi para pemuda, pelajar dan mahasiswa masa kolonialisme, mengabdikan seluruh hidupnya bagi kemerdekaan rakyat nasional adalah sebuah tuntutan sejarah yang harus mereka jalani.

Bagi seorang Sukarno dan kaum intelektual lainnya seperti Hatta, Syahrir membentuk Studie Club , merupakan praktek nyata guna membumikan gagasan-gagasan intelektual ke ranah perjuangan. Hal yang sama, sebelumnya juga pernah dilakukan Pergerakan Tmana Siswa dibawah pimpinan Ki Hajar Dewantoro pada th 1921. Tujuan gerakan ini yakni, mengembangkan suatu sistem pendidikan yang mendasar pada suatu sintesa realistis dari kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Barat yang kelak bisa mendidik pemuda Indonesia untuk berdikari dan mengembangkan dalam diri mereka menyelesaikan masalah-masalah praktis yang mereka hadapi . Dengan demikian, cita-cita luhur Pergerakan Taman Siswa diproyeksikan dalam membentuk karakter intelektual muda yang peka terhadap realitas sosial kemasyarakatan.

Baik Studie Club dan Taman Siswa hanya merupakan sebagian kecil wadah perjuangan kaum-kaum cendekiawan, namun cukup mengguncangkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beberapa pemimpin-pemimpin seringkali harus diganjar dengan hukuman penjara maupun pengasingan, karena gagasan-gagasan nasionalismedianggap mengganggu ketertiban umum. Hatta dan Syahrir dibuang ke kamp konsentrasi Tanah Merah Boven Digul pulau Papua, sedangkan Sukarno di Ende pulau Flores, sebab Belanda khawatir kalau pimpinan-pimpinan nasional ini tidak segera dihentikan gerakannya akan mengancam kekuasaan. Masa-masa pengasingan adalah masa sulit, namun tidak demikian bagi Sukarno, selama masa pengasingan ia dekat dengan para nelayan dan petani di Endeh. Sukarno menghimpun para petani kelapa dan nelayan Endeh yang buta huruf dalam kelompok seniman Teater Rakyat. Dimanapun Belanda memberikan hukuman pengasingan, disitulah pimpinan-pimpinan nasional berkarya dengan mendekatkan diri kepada rakyat.

Layaknya sebuah cerita usang, peran sejarah pimpinan-pimpinan nasional yang melahirkan tentang gagasan-gagasan dibidang pendidikan, kebudayaan dan nilai-nilai kebangsaan terenggut pusaran arus modernitas. Bahkan, pemerintahan sekarang telah mereduksi catatan-catatan sejarahnya sendiri. Dunia kampus seolah-olah menjadi lumpuh, ketika dihadapkan dengan arus mekanisme pasar.

Intelektual Dalam Arus Liberalisme

Ketimpangan sistem pendidikan sudah menjadi persoalan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Keruntuhan Sistem Tanam Paksa (STP) pada th 1870 ditandai dengan arus liberalisme di Hindia Belanda, seiring itu pula Undang-Undang Pokok Agraria mengalami perubahan. Pihak swasta berhak mengelola, memanfaatkan dan menguasai sumbere-sumber ekonopmi yang sebagian berupa lahan pertanian dan perkebunan sebebas-bebasnya. Pada periode ini investasi asing mulai diberi keleluasaan di Hindia Belanda.
Sektor pendidikan sangat dibutuhkan, para pengusaha membutuhkan tenaga-tenaga administratif dalam mengembangkan usaha. Bersamaan dengan itu pula Undang-Undang tentang pendidikan yang pertama kali, disahkan pada th 1871 (endiq pratama; 1999). Sekolah dasar hingga sekolah tinggi mulai dibuka, para Bumi Putra memperolah kesempatan mengenyam pendidikan. Kepentingan pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah ini semata-mata hanya untuk mencetak intelektual-intelektual yang siap dilempar ke pasar tenaga kerja. Praktis tenaga-tenaga terdidik Bumi Putra hanya untuk mencukupi stock pegawai pemerintahan Belandadan karyawan perusahaan-perusahaan milik swasta. Namun sekolah ini hanya diperuntukkan para anak-anak bangsawan atau klas priyayi juga sedikit anak-anak keturunan Belanda, jadi anak petani dan rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan ini.

Krisis di level bawah mulai terjadi, petani penggarap dan buruh tani mulai tidak mampu membayar pajak berupa uang kepada pemerintah kolonial. Di lain pihak akumulasi keuntungan para pengusaha Belanda semakin berlipat ganda. Banyak para petani yang meninggalkan lahannya menjadi buruh-buruh di perusahaan Belanda, sedangkan para buruh petani yang tetap melunasi pajak akhirnya terjebak bujuk rayu rentenir, justru hal ini menambah penderitaan petani. Kondisi ini melahirkan protes di kalangan petani. Di Kerajaan Mataram misalnya, terdapat gerakan protes kaum tani yang disebut pepe (berjemur diri). Mereka datang berduyun-duyun ke alun-alun depan keraton. Gerakan ini sebenarnya merupakan demonstrasi massa untuk memprotes suatu keadaan dan mohon keputusan dari raja sendiri. Rakyat pedesaan melakukan gerakan ini, menurut Emmanuel Subangun, karena keraton Jawa tidak mempunyai jaringan birokrasi yang memungkinkan pusat kekuasaan menangkap aspirasi dan masalah rakyat pedesaan .

Situasi krisis yang disebabkan kebobrokan sistem pemerintahan Hindia Belanda melahirkan semangat nasionalisme di kalangan intelektual Bumi Putra. Pada tahun 1909 seorang jebolan OSVIA (sekolah pamong praja) bernama Tirtoadisoeryo, meninggalkan pekerjaannya dalam pemerintahan Hindia Belanda lalu menjadi pemimpin redaksi harian berbahasa Melayu, Medan Priyayi, sebuah harian yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Lalu di Jakarta Tirtoadisoeryo mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI), agar pedagang-pedagang pribumi mampu melawan pedagang-pedagang Tionghoa serta mendorong rakyat Hindia mampu beremansipasi dalam segi ekonomi (Imam Sujono: 2006). Walaupun sebagai keturunan klas priyayi, Tirtoadisoeryo dengan menggunakan Medan Priyayi mampu menelanjangi kebobrokan rezim kolonial. Peran media waktu itu ternyata mampu menggugah golongan terpelajar Bumi Putra lainnya, hingga pada tahun 1909 muncul organisasi-organisasi modern seperti Boedi Oetomo yang dipelopori Soetomo seorang mahasiswa STOVIA (sekolah tinggi kedokteran).
Ada dua hal yang dapat kita simpulkan mengenai catatan diatas; pertama, pemerintah kolonial medirikan sekolah yang diperuntukkan warga pribumi hanya sebagai bentuk kompromi (politik etis) karena telah mengeksploitasi sumber-sumber agraria karena liberalisme ekonomi yang dipraktekkan pemerintah Hindia. Pendidikan juga bagian dari investasi, selain untuk mencetak tenaga-tenaga administrasi di perusahaan-perusahaan dan pemerintahan, rata-rata mereka yang telah memperoleh akses terhadap pendidikan yakni klas atas seperti priyayi, bangsawan dan keturunan Belanda. Yang kedua, pendidikan kolonial kenyataannya telah melahirkan pemikir-pemikir pergerakan nasional. Penderitaan rakyat dan kekejaman kolonialisme mampu mendorong kepekaan intelektual kaum terpelajar, selanjutnya mendorong munculnya konsep nasionalisme sebagai pilar perjuangan kemerdekaan.

Kondisi pendidikan sekarang sebenarnya tidak jauh beda, biaya kuliah mahal akhirnya menelantarkan akses si miskin terhadap sekolah yang layak. Privatisasi kampus, menjamurnya sekolah-sekolah bertaraf internasional dan memburuknya sistem pelayanan pendidikan negeri adalah fenomena pergerakan liberalisme dalam bidang pendidikan. Mampukah dunia pendidikan sekarang memproduksi kaum-kaum intelektual yang peka terhadap problem sosial?

Mahasiswa Bagaimana Seharusnya

Sejak zaman kolonial hingga terbentuknya republik ini, sejarah intelektual Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konflik penguasaan sumber daya alam yang ekonomis (Bambang Prakoso; 2008). Rezim kolonial selama berabad-abad menguras sumber-sumber kekayaan alam, selain itu kolonialisme juga memeras tenaga rakyat dengan kerja paksa. Warga negara telah mengabdikan tenaganya dalam waktu yang sangat lama untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tertentu: pemerasan tenaga kerja, hukuman fisik, pemberian gaji yang tidak adil, hak berpolitik yang dibatasi (Frantz Fanon: 2000).

Peran intelektual yang demikian mengukuhkan legitimasi atas bangsanya selama penindasan berlangsung. Label kaum intelektual muda selalu dilekatkan kepada mereka yang menanamkan dirinya mahasiswa. Lalu mengapa demikian? Rasa-rasanya sebutan mahasiswa adalah kaum intelektual masih asing banget di telinga, apalagi untuk dipahami hakekat sebutan tersebut. kenyataannya berbagai kalangan menyematkan identitas mahasiswa identik dengan kaum intelektual muda. Padahal yang bisa dipahami saat ini ketika mulai mendaftarkan diri di universitas, sudah ada pengertian sebelumnya. Melalui orang tua, saudara, teman dan handai taulan yang lain memberikan petuah, apa tugas-tugas utama selama di bangku kuliah dan apa yang meski kita gapai setelah lulus nanti. Dan jawabannya adalah belajar dengan tekun sehingga dapat lulus cepat dengan Indeks Prestasi dimungkinkan bisa mendapat pekerjaan yang layak. Pada dasarnya jawaban tersebut benar adanya, bahkan umumnya semua mahasiswa meng-idealisasi-kan cita-cita seperti itu.

Kenyataannya sungguh di luar yang diperkirakan, dari data tahun 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 70 % dari total angkatan kerja sebesar 110 juta orang. Disini 50 % jumlah penganggur mereka yang termasuk kategori angkatan muda (17-30 tahun), dari angka ini sudah termasuk didalamnya mahasiswa.

Dalam peristiwa revolusi nasional di Aljazair, Fanon menjelaskan kebangkitan kaum intelektual pribumi yang bertekad melawan kebohongan kolonial, berjuang di daratan diseluruh benua . Dalam membaca kembali mandat gerakan (Jurnal benang merah), Bambang memberi pertanyaan simpul persoalan negeri ini. Berapa banyak darah rakyat yang tertumpah akibat penjajahan modal dan penjajahan politik kaum kolonial asing? Disinilah peran sejarah mahasiswa akan diusik kembali pada setiap peradaban, saat ini dan yang akan datang.

(Fx. Sugiyanto, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Surakarta Santo Paulus periode 2007-2008)

KETAKUTAN SOSIAL DAN BAGAIMANA KAUM MUDA MENJAWABNYA

2008-12-04T10:42:00.003+07:00

Sekarang ini kita hidup dalam sebuah negara yang dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut ini masuk ke hampir seluruh segi-segi kehidupan, di dalam segi politik yang diberitakan di berbagai media informasi misalnya, sering kita melihat kerusuhan yang terjadi karena tidak menerima kekalahan dalam usaha untuk menjadi seorang pemimpin, pihak yang kalah akan mengerahkan massa pendukungnya dan melakukan aksi protes yang berujung pada pengrusakan baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, contoh lainnya adalah di Ponorogo ada seorang pengusaha yang mencalonkan diri menjadi calon bupati dan gagal kemudian dia menjadi gila, dan dari sini terungkap bahwa untuk mencalonkan tersebut dia telah setor banyak uang ke partai yang mengusungnya dan setelah gagal uang itu tidak kembali, semua hartanya habis, dia bercerai dengan istrinya.

Di dalam kehidupan ekonomi ketakutan juga telah masuk dimulai dari kebutuhan dasar manusia yaitu makanan, harga bahan pangan pokok sudah kita ketahui sangat mahal, sudah mahal tidak terjamin kesehatannya di televisi sering kita melihat makanan yang dicampur dengan zat-zat tertentu supaya terlihat menarik padahal zat-zat tersebut berbahaya bagi tubuh. Gagal panen juga dialami oleh petani setelah mereka menanam benih padi yang direkomendasikan pemerintah ternyata setelah tumbuh tanaman padi itu tidak berisi dan menangislah para petani itu karena hanya untuk biaya menanam dan merawat padi itu mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, ditambah lagi waktu mereka yang terbuang sia-sia karena pada akhirnya gagal panen.

Masalah ekonomi yang lain adalah lemahnya daya beli masyarakat karena banyaknya pengangguran, gaji yang sedikit, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Dua sektor telah kita selami sekarang kita masuk ke masalah-masalah sosial yang sebenarnya ada hubungannya dengan masalah ekonomi bila teman-teman naik kendaraan tepat pada saat lampu merah akan terlihat anak-anak jalanan yang mengamen, mengemis.

Demikian juga kalau teman-teman pernah naik angkutan kelas ekonomi baik itu bus maupun kereta api pemandangan itu juga terlihat bahkan semakin parah, ketika saya masih SMP dulu saat hendak pergi ke Yogyakarta naik bus ekonomi, dari Semarang ke Jogya hanya ada satu orang pengamen. Tetapi sekarang hampir tiap lima menit pengamen itu selalu ada. Masalah sosial yang lain adalah gelandangan, dan kaum miskin perkotaan yang dapat kita jumpai di kota lama semarang denan standar hidup yang rendah, rumah dari terpal, dan lingkungan yang kotor. Kriminalitas yang setiap hari selalu ada dari pencurian, pembunuhan, penculikan dsb yang bermuara pada satu hal yaitu lemahnya ekonomi.

Semua masalah di atas bila hendak dicari cara untuk mengatasinya adalah pendidikan, karena di dalamnya akan diberikan kemampuan kognitif yang berguna untuk terjun di masyarakat. Tetapi rasa ketakutan itu ternyata juga telah masuk ke dalam dunia pendidikan.

Yang pertama kita bahas di sini adalah sistem ujian nasional. Ujian nasional menjadi masalah tersendiri karena begitu sistem ini diterapkan siswa dan guru terutama pada saat tingkat akhir akan sangat kelelahan dibuatnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar yang penuh dengan kegembiraan, diskusi, dan penelitian ilmiah di sihir menjadi lembaga bimbingan belajar yang setiap hari dari jam tujuh pagi sampai jam setengah dua siang kerjaannya hanya latihan mengerjakan soal. Karena baik guru dan murid akan berpendapat buat apa kita melakukan diskusi, penelitian kalau nantinya murid-murid tidak lulus.

Hal ini membuat pendidikan kita hanya menekankan pada hasil bukan prosesnya. Dan setelah pengumuman kelulusan ada banyak tangisan kekecewaan dari murid yang tidak lulus dan dari guru yang sebagian besar muridnya tidak lulus, bahkan ada beberapa yang nekat bunuh diri karena tidak kuat menahan rasa malu. Coba kita lihat di Negara tetangga yaitu China, bahkan di negara komunis yang tersentralpun pada tahun 1999 telah mendorong sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk menerapkan ujian kelulusan mereka sendiri, bukan oleh ujian yang dibuat oleh biro pendidikan negara, karena pada dokumen Komisi Pendidikan Nasional China tahun 1997 menyebutkan beberapa akibat buruk dari praktek pendidikan semacam itu yaitu penekanan berlebihan pada persiapan menghadapi tes, kurangnya pendidikan moral, sosial, dan emosional, dan fisik, model pelajaran yang mengandalkan daya hafalan dan drill soal mekanis, minimnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar dan hilangnya kreativitas (Benediktus Widi Nugroho dalam Basis edisi Juli-Agustus 2008, hal 38-43). Sudah ada pengalaman dari negara maju tetapi negara kita masih nekat juga memakai sistem ini. Selain itu sudah bukan rahasia lagi bahwa biaya sekolah di Indonesia sangat mahal, kalau sudah semahal itu bagaimana rakyat miskin bisa menyekolahkan anaknya. Yang bisa sekolah hanyalah anak-anak orang kaya saja sehingga sekolah telah menciptakan makin lebarnya kesenjangan sosial yang ada (Haryatmoko dalam Basis edisi Juli-Agustus 2008, hal 12-22).

Bila mempelajari sejarah setiap bangsa negara di dunia pastilah mengalami fase-fase kegelapan seperti yang dialami Indonesia, hanya saja kalau kita tidak segera melakukan tindakan bisa jadi kelak Indonesia hanya tinggal nama saja atau hilang dalam peta internasional.

Kaum muda memiliki kekuatan fisik yang prima, juga kemampuan berfikir yang baik, apalagi mahasiswa yang dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada serta akses pada beberapa fasilitas publik yang ada, sehingga tugas untuk menghilangkan semua rasa takut yang menghinggapi Indonesia ini ada pada kaum muda. Tetapi yang jadi pertanyaan apakah generasi muda sekarang rata-rata lebih cerdas lebih suka berkorban dalam solidaritas sosial dengan yang dina dan yang termiskin dari rakyat miskin bila dibanding dengan rekan-rekan seumur mereka dulu dari generasi Soekarno-Hatta di zaman Hindia Belanda? Pertanyaan itu diungkapkan oleh almarhum Romo Y.B. Mangunwijaya dalam bukunya ”Merintis RI Yang Manusiawi”, yang tentunya kita tahu bahwa beliau tidak hanya mengkritik tanpa suatu usaha, karena keberpihakannya kepada yang miskin, lemah, tertindas sangat terlihat dalam usahanya membangun masyarakat di Kali Code Yogyakarta dan tinggal di tengah-tengah mereka.

Artinya sebagai kaum muda minimal kita harus peka terhadap setiap permasalahan sosial yang ada, untuk kemudian menggunakan segenap kemampuannya yang dia peroleh saat pendidikan untuk membangun masyarakatnya, yang dimaksud membangun di sini bukanlah membangun berdasarkan prestasi fisik, tetapi membangun demi terciptanya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.

(Lukas Wahyu W)

PRAKTEK IMAN KATOLIK DALAM HIDUP KESEHARIAN: belajar dari pengalaman Teologi Pembebasan

2008-11-08T00:36:00.007+07:00

Dalam praktek keseharian hidup beriman, sering kita memberikan porsi lebih besar terhadap setiap upaya penghayatan iman Katolik yang kita yakini. Berbagai acara pendalaman iman, Ekaristi, persekutuan doa, hingga ibadat lingkungan sering kita ikuti guna lebih meningkatkan kadar keimanan kita akan Allah. Bahkan terkadang kita tidak sempat memikirkan satu hal yang tak kalah pentingnya, yakni perwujudan akan iman Katolik yang sebenarnya juga menjadi tanggungjawab kita.

Perwujudan iman haruslah tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang saat ini tengah terjadi. Ini diperlukan guna mewujudkan iman Kristiani secara kontekstual.

Ada baiknya jika kita belajar dari praktek Teologi Pembebasan di Amerika Latin guna memberikan sedikit gambaran salah satu dari sekian banyak contoh praktek perwujudan iman Kristiani secara kontekstual.

Situasi masyarakat di Amerika Latin mengalami banyak kemunduran sejak diberlakukannya industrialisasi dibawah arahan modal multinasional mulai tahun 1950-an. Kemiskinan menjadi hal yang akrab dalam kehidupan keseharian. Ketergantungan negara terhadap negara donor kian tinggi, sementara di tingkat masyarakat pertentangan sosial kian dalam. Urbanisasi tinggi memicu pertumbuhan kota-kota besar sehingga menciptakan pemusatan kaum buruh baru dan membengkakkan jumlah kaum miskin kota.

Dibawah penindasan penguasa diktator serta pengaruh Revolusi Kuba 1959, upaya para petugas awam Gereja (dan beberapa anggota lembaga kepastoran) yang aktif di kalangan mahasiswa, kelompok kerukunan rumah tangga, serikat buruh perkotaan dan pedesaan, serta kelompok masyarakat basis mencoba membangun perlawanan dengan tujuan akhir mengubah kehidupan sosial ke arah yang lebih baik.

Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari mempengaruhi para Uskup sampai melibatkan diri secara aktif dalam gerakan rakyat jelata, termasuk perang gerilya. Sekitar 157 ribu orang penganut beberapa tarekat seperti Yesuit, Dominikan, Fransiskan, Maryknoll, Capuchin, dan beberapa tarekat perempuan bergabung dalam gerakan orang Katolik awam seperti Pemuda Perguruan Tinggi Katolik, Pemuda Buruh Katolik, Aksi Katolik, gerakan pendidikan masyarakat akar rumput (Brazilia), gerakan menuntut pembagian tanah (Nikaragua), Federasi Petani Kristen (El Salvador), dan gerakan masyarakat basis lainnya. Bahkan pilihan gerakan yang lebih radikal pun dilakukan dengan mendukung kaum gerilyawan, seperti kelompok gerilya Aksi Pembebasan Nasional (Brazil), Tentara Pembebasan Nasional/ELN (Kolombia), dan Front Sandinista untuk Pembebasan Nasional/FSLN (Nikaragua).

Sementara kondisi internal Gereja yang mengalami perubahan, diantaranya perkembangan aliran teologis baru pasca Perang Dunia II, perkembangan bentuk baru ajaran sosial Kristen (romo kaum buruh, dll), terbukanya Gereja terhadap kajian filsafat dan ilmu sosial modern, sampai adanya Konsili Vatikan II (1962-1965) serta Konferensi Medellin (1968) di Kolombia semakin membuat Gereja “tidak berdaya” terhadap suatu kewajiban untuk berpihak kepada korban penindasan dan ketidakadilan.

Walaupun mendapat tekanan keras dari beberapa kalangan internal Gereja, namun upaya Gustavo Gutierrez (Peru), Rubem Alves Carlos Mesters, Hugo Assmann, Leonardo Boff, Frei Betto (Brazilia), Jon Sobrino, Ignacio Ellacuria (El Salvador), Segundo Galilea, Ronaldo Munoz (Chili), Juan Carlos Scannone (Argentina), Juan-Luis Segundo (Uruguay), dan ratusan ribu rohaniwan lain beserta umat Katolik lainnya tak kunjung padam. Mereka terus berusaha membangun apa yang mereka istilahkan “Gereja Orang Miskin”, yakni suatu kondisi dimana Gereja Katolik berpihak pada orang miskin dan tertindas, bukan sebaliknya menghamba kepada penguasa.

Bahkan terbunuhnya Romo Camillo Torres dan Romo Gaspar Garcia Laviana dalam perang gerilya di Kolombia dan Nikaragua, diperkosa dan dibunuhnya suster tarekat Mayknoll, hingga tertembaknya Mgr. Oscar Romero karena khotbahnya yang mengutuk penguasa militer serta menyerukan pembangkangan bagi tentara El Salvador ternyata tidak menyurutkan semangat mereka yang berniat menafsirkan ulang iman Kristiani sekaligus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sedikit cerita diatas, tidak dapat disangkal lagi bahwa telah tiba saatnya kini kita sebagai mahasiswa Katolik Indonesia turut serta ambil bagian secara aktif guna mewujudkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Semangat Teologi Pembebasan di Amerika Latin kiranya dapat membantu kita untuk terus memelihara rasa keberpihakan kita pada kaum lemah, miskin, tertindas yang disingkirkan oleh tatanan sosial, ekonomi, politik yang tidak adil. Ilmu pengetahuan yang kita miliki haruslah kita abdikan guna mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat luas. Seperti halnya Yesus yang juga berjuang melawan berbagai penindasan yang terjadi di zamannya, kiranya semangat itulah yang mendasari langkah kita bersama mewujudkan iman Kristiani yang benar-benar nyata dan relevan dengan situasi sekarang.

Strategi atau metode yang kita pilih tentu haruslah didasarkan pada kondisi masyarakat saat ini. Yang penting adalah persatuan dan kebersamaan yang selalu harus kita jaga dan dikembangkan, karena hal itu akan semakin memperkuat setiap usaha yang kita lakukan.

Gustavo Gutierrez (1973) mengartikan pembebasan sebagai pembebasan dari belenggu penindasan ekonomi, sosial, dan politik; pembebasan dari kekerasan yang melembaga yang menghalangi terciptanya manusia baru dan digairahkannya solidaritas antar manusia; pembebasan dari dosa yang memungkinkan manusia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan semua manusia. Sehingga Gutierrez merumuskan Teologi Pembebasan sebagai refleksi kritis atas praksis Kristiani dalam terang sabda. Sedangkan Leonardo Boff (1974) menggagas pembebasan sebagai proses menuju kemerdekaan. Wujudnya berupa pembebasan dari segala sistem yang menindas ke dalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia yang memungkinkan manusia untuk menentukan tujuan-tujuan hidup politik, ekonomi dan kulturalnya (http: //lulukpr.multiply.com/)

Pemahaman iman Kristini memang penting, namun itu semua belum cukup. Bagaimana iman Kristiani yang kita yakini mampu mendasari usaha kita dalam mendorong terjadinya perubahan sosial tak kalah pentingnya. Kondisi Amerika Latin pada masa Teologi Pembebasan tak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini. Saat inilah iman Kristiani kita tengah diuji. Mampukah kita, sebagai mahasiswa Katolik, bersama dengan kelompok masyarakat tertindas lainnya mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini?. Bukankah hal tersebut adalah cita-cita kita semua?.

Beberapa kelompok umat Katolik telah berusaha mewujudkannya. Pun halnya dengan Rm. Y. B. Mangunwijaya dengan keterlibatannya dalam berbagai persoalan sosial. Sampai kapan mahasiswa Katolik, baik secara individu maupun kelompok, terus berdiam diri sementara tuntutan akan perubahan kian bergema? Salam Damai dalam Kasih Yesus Kristus. Berkah Dalem. (Agustinus Ariawan).

Tantangan Gerakan Sosial ke Depan

2008-11-06T12:56:00.000+07:00

Sebuah Pengantar Singkat

Hugo Chavez Frias pernah mengemukakan analisa singkat, tetapi tajam. Kira-kira bunyinya begini: "Bila ingin mengentaskan kemiskinan, berilah kepada si miskin kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan modal."

Apa yang hendak disampaikan oleh Chavez sebenarnya adalah kemiskinan disebabkan oleh tersingkirnya si miskin dari akses atas kekuasaan, akses ilmu pengetahuan dan akses terhadap modal. Ungkapannya adalah sekaligus penegasan bahwa kemiskinan bukan suatu fenomena yang ada dengan sendirinya, layaknya dalam dongeng yang menceritakan tentang bahagianya kaum bangsawan sebagai keturunan para Dewa dalam kegelimangan harta, sementara rakyat jelata keturunan manusia biasa, hanya bisa hidup menghamba. Ungkapannya sekaligus juga menunjukkan ada system sosial yang timpang dan cacat.

Sebenarnya ungkapan analitik dari Chavez di atas bukanlah suatu hal yang baru. Bila di masa sekarang Chavez getol mengkritik strategi kebijakan neoliberalisme yang menggilas rakyat kecil, beberapa decade yang lalu telah ada barisan intelektual yang mengkritik strategi kebijakan developmentalisme yang mandul dalam mengentaskan kemiskinan. Apapun strateginya, entah developmentalisme ataupun neoliberalisme, pada dasarnya menjalankan bentuk strategi yang sama. Sama-sama mengimani kredo trickle down effect, yang percaya bahwa peningkatan kesejahteraan pada segelintir orang akan meneteskan bulir-bulir kesejahteraan yang akan dinikmati orang banyak.

Juga, sama-sama menjadikan kota (urban) sebagai pusat bisnis dan pembangunan, dengan demikian daerah-daerah pinggiran (sub urban) dan desa (rural) akan berkembang sesuai tumbuh dan berkembangnya kota sebagai pusat kegiatan bisnis. Sudah saatnya kita menyadarkan diri dan dunia, bahwa strategi developmentalisme ataupun neoliberalisme GAGAL TOTAL ! OMONG KOSONG !

Kita bisa memelototi data-data dan fakta-fakta kemiskinan yang jumlahnya semakin berkembang tidak terkendali dari tahun ke tahun. Telah banyak diulas bahwa sekitar 200-an perusahaan raksasa, memegang lebih dari 70 % kekayaan dunia (kita bisa bayangkan hanya tersisa 30% kekayaan dunia untuk umat manusia di dunia yang tidak termasuk kelompok 200-an perusahaan raksasa tersebut).

Di Indonesia sendiri, data BPS maupun dinas pertanian pada tahun 2004, menunjukkan lebih dari 60% orang miskin di Indoensia terdapat di pedesaan. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial yang ada di negara kita ini turut melanggengkan kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh sekelompok kecil saja, bahkan sering dengan gaya hidup yang memuakkan. Begitupun juga, menjadikan desa-desa sebagai kantong-kantong kemiskinan yang memang sengaja diabaikan, bahkan sengaja dihisap untuk kepentingan bisnis di perkotaan, metropolitan atau megapolitan.

Sebagai solusi bagi perubahan sosial di Indonesia, ada baiknya bila kita berpaling pada desa sebagai basis perubahan. Sekaligus sebagai upaya membalikkan strategi kebijakan pembangunan, yang secara sistematis menyingkirkan desa. Mengambil dari apa yang diungkapkan Chavez, perlu kita pikirkan bagaimana membangun kedaulatan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi desa yang selama ini tersingkirkan.

Banyak kalangan berpendapat bahwa desa adalah simbol ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan. Bahkan pembawa acara sekaliber Tukul Arwana kerap kali menjadikan olok-olok "wong ndeso" sebagai senjata andalannya. Walaupun masih ada tokoh seperti Garin Nugroho yang mengkritik keras banyolan bergaya Tukul Arwana seperti itu, toh olok-olok "wong ndeso" masih laris manis. Demikian pula stigma bahwa orang desa itu bodoh, malas, sukar untuk diajak maju, dan ketinggalan jaman masih melekat dalam benak kebanyakan orang.

Tidak hanya di kalangan umum, kalangan akademis juga bertanggung jawab dalam reproduksi stigma terhadap orang-orang desa. Adalah ilmuwan sosial penganut aliran fungsionalisme yang mempunyai kesimpulan negatif terhadap fenomena ketertinggalan masyarakat desa. Kesimpulan mereka di antaranya menyatakan bahwa keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan adalah akibat :
-sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi,
-sulitnya untuk menerima teknologi baru,
-malas,
-tidak mempunyai motivasi yang kuat.

Hampir senada dengan yang disebutkan di atas, berdasarkan penelitiannya terhadap masyarakat tani di Jawa, Clifford Geertz menambahkan kesimpulannya terhadap keterbelakangan masyarakat tani di pedesaan Jawa adalah karena :
- merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan subsisten (kebutuhan pokok yang paling dasar)
- budaya shared poverty (berbagi kemiskinan bersama)

Tentunya dengan pandangan dan kesimpulan seperti itu, para ilmuwan dan kaum cendekiawan semacam Clifford Geertz, menganggap bahwa masyarakat desa, khususnya tani di pedesaan, mengalami masa involutif (tidak berkembang, menuju kepunahan). Sangat bertolak belakang dengan budaya Barat yang dominan akan need for achievement (kebutuhan akan prestasi/pencapaian)

Kita tidak bisa sepenuhnya menyangkal kesimpulan Clifford Geertz atau para ilmuwan fungsional yang lain, akan tetapi kita bisa menunjukkan titik kelemahan pada analisa mereka. Kelemahan terbesar yang melekat pada aliran fungsional adalah pengabaiannya pada: sejarah perkembangan masyarakat dan struktur sosial yang ada dari masa ke masa.

Para pengkritik aliran fungsionalisme menyebutkan bahwa mereka hanya melihat masyarakat desa dalam ruang yang hampa. Seakan-akan lepas dari interaksi, dominasi, penaklukan dari struktur sosial yang lebih luas. Saya tidak yakin ilmuwan sekaliber Clifford Geertz, tidak menguasai tentang sejarah kekuasaan kolonial Belanda di tanah air ataupun sejarah kekuasaan kaum feodal, penguasa tanah pribumi.........

Saya tidak yakin bahwa kepiawaian mereka dalam merumuskan teori, tidak membuat mereka mampu melihat struktur sosial semacam apa yang sedang bekerja, yang mengakibatkan keterbelakangan kehidupan masyarakat desa.........

Malah bisa jadi mereka mengabaikannya...........
Mari kita buka kembali lembaran sejarah pedesaan di tanah air.............

Pada awal abad ke-19, Sistem Tanam Paksa diterapkan di tanah air oleh penguasa kolonial Belanda. Petani dipaksa oleh penguasa untuk menanam tanaman perdagangan (seperti kopi, kapas, tebu, dll) pada hampir 2/3 lahan mereka. Akibatnya, pada musim kering, dan produksi tanaman pangan kian menipis terjadi kelaparan yang meluas. Sejarawan Sartono Kartodirjo mencatat ribuan pribumi mati kelaparan pada bencana kekeringan ini.

Pada masa Liberalisme awal diberlakukan pemerintah Hindia Belanda di tanah air, petani yang sebagian besar hidup di pedesaan diwajibkan menyerahkan tanahnya untuk disewa perkebunan-perkebunan Belanda. Paksaan, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan melalui para pamong praja, lurah dan penguasa feodal pribumi membuat petani tak berkutik dan terpaksa menyerahkan tanahnya dengan harga sewa yang jauh dari layak. Akibatnya banyak masyarakat tani di pedesaan terjerat hutang pada saudagar-saudagar kaya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Banyak yang terjerembab menjadi buruh tani tuna tanah, atau menjual anak-anak gadis mereka untuk membayar hutang. Fakta ini banyak dicuplik dalam beberapa novel Pramoedya.

Pada tahun 1960-an, banyak buruh tani yang ditangkap, dipenjarakan, dibui dan dikriminalisasi karena menuntut proses percepatan pembagian tanah yang adil sesuai dengan UUPA tahun 1960.

Bahkan di desa Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, ratusan hektar tanah yang telah lebih dari 30 tahun didiami, dirampas untuk dijadikan lahan perkebunan karet yang dikelola PTPN IX. Pada masa revolusi hijau diterapkan di Indonesia, banyak petani di pedesaan terjerat hutang pada kaum tengkulak, karena diharuskan, dipaksa, seringkali dengan intimidasi, untuk membeli bibit padi unggul yang sudah disediakan pemerintah, untuk membeli pupuk kimia pendukungnya yang harganya tidak murah, dan lain-lain....

Nah, maka benarlah apa yang telah diungkapkan oleh para pengkritik kaum fungsional, bahwa yang menjadi masalah pada keterbelakangan masyarakat pedesaan tidak melulu karena kemalasan, ketidakmauan untuk beradaptasi terhadap budaya modern atau ketidak mampuan menerapkan teknologi.......

akan tetapi yang utama adalah masalah penguasaan, penaklukan, exploitation de l'homme par l'homme (penghisapan manusia terhadap sesamanya)........

Nah, mulailah untuk melangkah, membenahi sejarah pedesaan yang telah carut marut...
Minimal dengan menghilangkan olok-olok "wong ndeso" sebagai kebodohan, kemalasan...
Ingatlah, mereka hanya korban,
dan visi misi kita yang mengharuskan berjuang untuk "wong ndeso" (orang desa)..

Justice and humanity ! Now !

Change ! Now Or Never !

Oleh: Bambang Prakoso (Anggota PMKRI Cabang Surakarta)

SELAMAT DATANG

2008-11-06T12:22:00.000+07:00

Selamat Datang di Weblog PMKRI Cabang Semarang St. Gregorius.